0 0
Read Time:4 Minute, 40 Second

Equityworld Futures Trillium Surabaya – Berikut merupakan informasi terbaru terkait DPR Restui NTB-NTT Terbitkan Obligasi Daerah, Ini Syaratnya yang dirangkum dari berbagai sumber terpercaya dan telah disesuaikan oleh Tim Riset EWF untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pembaca.

Bagaimana agar pemda dapat terus menjaga agar batas utangdibawah sama dengan 75% pendapatan, DSCR di atas sama dengan 2,5; batas defisit saat ini 2,50% pendapatan daerah,. Di samping itu, kelayakan kegiatan tetap harus dipenuhi. juga perlu diperhatikan..

Adapun tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menjaga persiapan, persyaratan, pelaksanaan,. Di samping itu, pelaporan agar memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif, kehati-hatian, serta profesional. juga perlu diperhatikan..

Kemudian, pada pembahasan RUU tentang Provinsi NTT juga diatur penerbitan obligasi daerah dalam di ayat 4 yang berbunyi, “Selain dukungan pen. Di samping itu, aan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat titik dua juga perlu diperhatikan..

Menurutnya, tantangan utama bukan semata-mata kewenangan, melainkan kesiapan fiskal, proyek, kelembagaan, sekaligus tata kelola..

“Ini kan pertama menerbitkan obligasi daerah.

“Kewenangan penerbitannya pada dasarnya telah tersedia dalam UU HKPD. Tak hanya itu, peraturan pelaksanaannya penerbitan obligasi/sukuk daerah telah diatur dalam UU HKPD, PP 1/2024 (HKFN), dan PMK 87/2024,” ucapnya kepada Equityworld Futures pada Selasa (17/11/2026). turut berperan penting..

“Untuk menjaga fiscal sustainability, penerbitan pembiayaan utang daerah harus memperhatikan batas kumulatif utang, kemampuan membayar (DSCR), batas defisit APBD,. Di samping itu, kelayakan kegiatan juga perlu diperhatikan..

Saat rapat panja, penerbitan obligasi daerah provinsi NTB masuk dalam ayat 4 huruf A dalam RUU tentang Provinsi NTB yang berbunyi, “Selain dukungan pen. Di samping itu, aan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat: (huruf) A juga perlu diperhatikan..

Kesiapan juga mencakup dokumen perencanaan, kualitas laporan keuangan, studi kelayakan, serta kapasitas pengelolaan utang daerah,” ucapnya..

Karena itu, penguatan RUU sebaiknya diarahkan pada fasilitasi kesiapan daerah, bukan pelonggaran prinsip kehati-hatian..

Jakarta, Equityworld Futures – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus Nusa Tenggara Timur (NTT) berpotensi bisa menerbitkan surat utang atau obligasi daerah ke depan untuk menunjang pembangunan dan optimasi potensi pariwisata di daerahnya…

Dirinya menekankan bahwa kondisi fiskal kedua provinsi berbeda.

Pembiayaan utang seharusnya memperkuat kapasitas pembangunan, bukan menutup kebutuhan belanja rutin,” ujarnya..

Pernyataan tersebut juga diutarakan Nufransa dalam pertemuan dengar pendapat saat rapat dengan Baleg DPR RI, unsur pemerintah lain,, ditambah lagi dengan pemerintah daerah pada Senin (16/11/2026)…

Sutarman pun turut mengetok palu untuk ayat 4 dalam RUU tentang Provinsi NTT, yang memuat sumber pen. Di samping itu, aan daerah termasuk penerbitan obligasi daerah dan lainnya. juga perlu diperhatikan..

“Pertama yang huruf A, menerbitkan obligasi daerah, menurut saya enggak masalah.

Hal ini menyusul persetujuan Ba. Selain itu, Legislasi (Baleg) DPR RI yang menyepakati penerbitan obligasi daerah di kedua provinsi tersebut diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan Undang-Undang No.20 tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan RUU perubahan UU No.21 tahun 2022 tentang Provinsi NTT…

Sutarman pun mengetok palu untuk ayat 4 dalam RUU tentang Provinsi NTB, yang memuat sumber pen, ditambah lagi dengan aan daerah termasuk penerbitan obligasi daerah dan lainnya…

Menurutnya, afirmasi lebih tepat berupa pendampingan proyek, penguatan kapasitas,. Di samping itu, fasilitasi proses-bukan pengecualian atas persyaratan prudensial. juga perlu diperhatikan..

Kalau dia mampu berarti top daerah itu.Jadi kalaupun ini di apa diloloskan yang A enggak masalah,” kata Azis dalam rapat panja di Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa (17/11/2026)..

Meskipun demikian, sejumlah anggota Komisi II tetap menekankan penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku..

NTB memiliki derajat desentralisasi fiskal yang relatif lebih baik, se, ditambah lagi dengan gkan NTT masih memiliki ketergantungan terhadap TKD yang lebih tinggi…

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen DJPK) Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, mengatakan bahwa Pemerintah mendukung obligasi sekaligus sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur…

Saya sudah mempelajari itu enggak mudah juga menerbitkan pimpinan.Ada serangkaian aturan yang harus dipenuhi oleh daerah untuk menerbitkan obligasi.

Mayoritas para peserta rapat panja tersebut, terutama dari Komisi II menyepakati provinsi NTB bisa menerbitkan obligasi daerah.

“Keduanya menghadapi tantangan rigiditas belanja sekaligus ruang belanja modal..

Seementara Wakil Ketua Baleg DPR RI Sutarman Panjaitan yang memimpin rapat menekankan bahwa meskipun diatur dalam UU, jika disahkan, dalam implementasinya tetap sesuai dengan permintaan pasar..

Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menyetujui a. Di samping itu, ya butir penerbitan obligasi daerah, dengan catatan sesuai dengan serangkaian aturan yang harus dipenuhi oleh daerah untuk menerbitkan obligasi. juga perlu diperhatikan..

Ini memang tergantung di laku itu enggak obligasinya itu,” kata Sutarman saat rapat Baleg..

Dirinya menjelaskan bahwa kemudahan dalam UU HKPD. Selain itu, peraturan turunan, yakni persetujuan DPRD menyatu dengan persetujuan Rancangan APBD dan tenggat pasti, yaitu pertimbangan Mendagri paling lambat 15 hari kerja dan persetujuan Menkeu dalam 15 hari sejak menerima tembusan pertimbangan…

Perkembangan terkait DPR Restui NTB-NTT Terbitkan Obligasi Daerah, Ini Syaratnya akan terus dipantau mengingat dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan pasar secara keseluruhan.


Artikel ini disusun oleh Tim Riset Equityworld Futures Surabaya berdasarkan analisis data pasar dan pemberitaan terbuka di media sosial serta portal berita global.

Peringatan Risiko: Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan menambah wawasan, bukan merupakan rekomendasi investasi. Trading futures dan instrumen keuangan lainnya mengandung risiko tinggi yang dapat mengakibatkan kerugian sebagian atau seluruh modal Anda. Pastikan Anda memahami sepenuhnya risiko yang ada dan selalu melakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan investasi.

Kunjungi website kami untuk informasi lebih lanjut:
Berita Terkini Equity World Futures |
Equityworld Futures Official

Baca juga:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *